Menteri PUPR RI: Penanganan Banjir Harus Terintegrasi dalam Satuan Wilayah Sungai

Home / Berita / Menteri PUPR RI: Penanganan Banjir Harus Terintegrasi dalam Satuan Wilayah Sungai
Menteri PUPR RI: Penanganan Banjir Harus Terintegrasi dalam Satuan Wilayah Sungai Menteri PUPR RI Basuki Hadimuljono saat menghadiri Rapat Kerja Penanganan Banjir Jabodetabek bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (26/2/2020). (FOTO: Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR RI)

TIMESSLEMAN, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI (Menteri PUPR RI) Basuki Hadimuljono mengungkapkan penanganan banjir di Indonesia termasuk di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) harus dilakukan secara terintegrasi berdasarkan satuan wilayah sungai tanpa dibatasi wilayah administrasi, sehingga diperlukan koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Upaya penanganan banjir di Indonesia itu pendekatannya bukan batasan administratif, namun batasan wilayah sungai. Jabodetabek terdiri dari wilayah Sungai Ciliwung, kemudian sebagian wilayah Sungai Cisadane, dan Sungai Citarum. Untuk penanganan Sungai Ciliwung seperti yang pernah disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo, sudah ada master plannya sejak tahun 1973 kemudian direview pada 1997 dan terakhir pada 2007. InsyaAllah dengan mengerjakan master plan tersebut dapat mengurangi banjir di wilayah Jakarta,” kata Menteri Basuki dalam Rapat Kerja Penanganan Banjir Jabodetabek bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Komisi-V-DPR-RI.jpg

Hadir dalam rapat tersebut Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Bagus Puruhito, dan Bupati Bogor Ade Yasin.

Dalam rapat tersebut awalnya juga diagendakan kehadiran Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim, namun ketiganya berhalangan hadir, sehingga Raker ditunda berdasarkan kesepakatan pimpinan Komisi V DPR RI.  

Komisi-V-DPR-RI-2.jpg

Dikatakan Menteri Basuki, Masterplan Pengendalian Banjir Jakarta memuat pembangunan Kanal Banjir Timur (KBT), Sudetan (floodway) dan bendungan kering di hulu Sungai Ciliwung.

“Di hulu Ciliwung kita sedang bangun Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi, nanti di tengah di Bidara Cina ada Sudetan yang mengalirkan debit air dari Kali Ciliwung ke KBT untuk mengurangi beban aliran di pintu air Manggarai,” ujarnya.

Basuki-Hadimuljono-7.jpg

Dari masterplan tersebut, Menteri Basuki mengungkapkan Kementerian PUPR RI telah menyelesaikan pekerjaan peningkatan kapasitas sungai melalui pelebaran dan pengerukan Sungai Ciliwung sepanjang 16 km dari rencana keseluruhan 33 km.

Peningkatan kapasitas sungai juga dilakukan di Kali Angke Hulu dengan realisasi sepanjang 30,4 km dari rencana 42,8 km. Lalu di Kali Pesanggrahan dengan realisasi sepanjang 21,7 km dari rencana 42,8 km, dan di Kali Sunter dengan realisasi sepanjang 28,6 km dari rencana 35,7 km. Untuk relokasi masyarakat yang terkena pembebasan lahan di alur sungai. Kementerian PUPR telah menyiapkan 800 unit hunian di Rusunawa Pasar Rumput.

Basuki-Hadimuljono-8.jpg

Kementerian PUPR RI juga mendorong percepatan kelanjutan pembangunan Sudetan Ciliwung yang berbentuk terowongan bawah tanah untuk mengurangi debit air sepanjang 600 meter dari keseluruhan 1200 meter. 

Basuki-Hadimuljono-9.jpg

Sudetan Ciliwung akan berfungsi untuk mengurangi debit air sebesar 60 meter kubik (m3)/detik saat Sungai Ciliwung berada pada kondisi puncaknya dengan debit 500m3/detik. Telah diajukan perbaikan penetapan lokasi (penlok) dari Kementerian PUPR cq Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung – Cisadane Ditjen Sumber Daya Air ke Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 26 Desember 2019.

Penanganan-Banjir.jpg

“Untuk wilayah outletnya sepanjang 600 meter hingga Kali Cipinang menuju KBT di Kebun Nanas sudah rampung pembangunannya, tinggal wilayah inletnya dari Sungai Ciliwung. Untuk pembebasan lahannya dibutuhkan 8.054 m2, dimana 3.758 m2 milik Pemprov DKI dan sisanya lahan milik masyarakat. Saat ini tinggal menunggu penlok dari Gubernur DKI Jakarta selanjutnya pembebasan lahan dan jika lahan sudah bebas, ditargetkan konstruksi dapat rampung dalam 6 bulan,” terang Menteri Basuki.

Sedangkan untuk pengendalian banjir Kota Bekasi dan sebagian  Kabupaten Bekasi, Menteri Basuki menyatakan sudah membuat Perencanaan Pengendalian Banjir Kali Bekasi di mana pada tahun 2020 akan dilakukan Value Engineering terhadap perencanaan tersebut dan segera ditindaklanjuti dengan pekerjaan fisik konstruksinya.

Penanganan-Banjir-2.jpg

“Direncanakan secara bertahap dimulai pada September 2020 untuk penanganan kali Bekasi dari hulu di Gunung Pancar dan Gunung Geulis sampai ke hilirnya di Cikarang Bekasi Laut (CBL),” ujarnya.

Penanganan-Banjir-3.jpg

Hadir mendampingi Menteri PUPR RI dalam Rapat Kerja Penanganan Banjir Jabodetabek itu, Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Kementerian PUPR Widiarto, Dirjen Bina Marga Sugiyartanto, Direktur Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air Jarot Widyoko, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane Bambang Hidayah, Kepala BBWS citarum Bob Arthur Lombogia, Kepala, BBWS Cidanau Ciujung Cidurian Tris Raditian, Direktur Pengembangan Jaringan SDA Edy Juharsyah, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com