Indikator
  • Undercontruction

Proyek Infrastruktur Mangkrak, LIPI Sarankan Jokowi Evaluasi Kemenhub

Home / Peristiwa - Nasional / Proyek Infrastruktur Mangkrak, LIPI Sarankan Jokowi Evaluasi Kemenhub
Proyek Infrastruktur Mangkrak, LIPI Sarankan Jokowi Evaluasi Kemenhub Pengamat politik LIPI Hermawan Sulistyo. (FOTO: YouTube)

SLEMANTIMES, JAKARTA – Pembangunan infrastruktur jadi program prioritas Nawacita Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Namun dalam perjalanan, nyatanya masih ada sejumlah proyek yang mangkrak.

Pengamat politik LIPI Hermawan Sulistyo menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melakukan evaluasi internal. Sebab, jangan sampai elektabilitas di Pilpres 2019 ikutan mangkrak gara-gara masalah infrastruktur.

"Presiden harus melakukan evaluasi internal. Jangan sampai program Nawacita yang sudah disusun bersama pak JK, kandas di tangan menteri-menteri," kata Hermawan kepada wartawan di Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Hermawan lalu mengungkapkan laporan dari Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) April lalu, atau tak lama setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub.

Dalam laporan itu ada 33 proyek infrastruktur yang mangkrak. Kebanyakan proyek pelabuhan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan nilai Rp2,8 triliun. Rinciannya 10 proyek di Sumatera, 12 proyek di Kalimantan dan 2 proyek di Jawa. Sisanya tersebar di Sulawesi Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku dan Papua.

Beberapa proyek infrastruktur yang mangkrak itu diantaranya pembangunan Pelabuhan Tanjung Beringin, Pelabuhan Tanjung Berakit, Pelabuhan Dompak, Pelabuhan Mocoh, dan Pelabuhan Meranti di Sumatera.

Selain itu, pengerjaan proyek Pelabuhan Pacita di Jawa Timur (Jatim), pembangunan Pelabuhan Matasiri, Pelabuhan Batatunjung, dan Pelabuhan Penajam Paser di Kalimantan, serta pembangunan Pelabuhan Sarmi di Papua juga tak menunjukkan progres yang berarti alias mangkrak. 

Menurut Hermawan, mangkraknya proyek tersebut tentu akan jadi pertanyaan besar bagi publik tentang kinerja menteri Jokowi, terutama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

"Akan jadi pertanyaan besar apakah Pak Menteri ini bisa bekerja atau tidak. Irjen juga mestinya bisa mengawal agar program berjalan," kata Hermawan.

Belum lagi, lanjut Hermawan, langkah Irjen Kemenhub yang memerintahkan ADTT (audit dengan tujuan tertentu) untuk menghentikan proses lelang paket pekerjaan perkeretaapian.

"Padahal, perkeretaapian ini menjadi kebangaan Jokowi, karena dianggap transportasi yang murah, tepat, dan dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung," kata Hermawan.

Hermawan menambahkan, bila poyek-proyek mangkrak di Kemenhub diikuti oleh kementerian-kementerian lainnya, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur, tentu dapat mengancam elektabilitas Jokowi. Selain itu, bisa menjadi peluru bagi lawan-lawan politik di Pilpres 2019 mendatang. 

"Tantangan pemerintahan Presiden Jokowi adalah sejauh mana infrastruktur bisa dirasakan langsung oleh rakyat. Tantangan tersebut sekaligus janji politik 5 tahun Jokowi yang terangkum dalam Nawacita," kata Hermawan.(*)

Top
Tim.my.id Wawanita.com satriamedia.com